Keluar dari Kepengapan Suasana Ekstrimisme

Hanif
01/01/2018 - 16:43

Pilarbangsa.id, Kini kita disuguhi oleh dua keadaan yang serba ekstrem, hampir dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dimensi kebangsaan dan keagamaan.

Fenomena ini menguat di saat Pilkada DKI, meskipun itu peristiwa lokal, tetapi menyedot perhatian semua masyarakat Indonesia, bahkan yang diluar negri ikut antusias mengikuti dinamika yang terjadi di DKI

Polarisasi itu sesungguhnya tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang mayoritas muslimnya berpaham aswaja.

Pertama, dalam konteks keagamaan polarisasi itu dipicu oleh narasi Takfiri dan narasi Liberali, yang satu mengkafirkan menuduh munafik dibalas dengan menggoblok goblokan dan tuduhan yang juga menghinakan seperti ektrem dan teroris.

Keduanya menguasai ruang publik mengumbar nafsu kebencian dan penistaan yang membuat kehidupan keagamaan kita menjdi pengap, padahal keduanya merupakan penyakit yang akan membawa bangsa ini pada kehancuran.

Celakanya pemerintah menerapkan belah bambu, yang liberal dipuji dan difasilitasi dan yang satu disakiti dan terus menerus dimusuhi dan kriminalisasi.

Kedua, dalam konteks kehidupan kebangsaan juga terjadi polarisasi dalam menerjemahkan kebhinekaan dan toleransi. Kita terjebak pada dua kutub yang berhadapan seprti dipilkada DKI yang dukung Ahok dituduh munafik, yang anti Ahok dituduh anti NKRI tidak toleran, bahkan banyak aktivis ormas yang menebar teror, jika Anis menang wahbi akan menguasai masjid, akan lahir Perda syariah, perda larangan maulid dan tahlilan. Begitu juga sebaliknya jika Ahok menang cina akan kuasai Jakarta.

Alhamdulillah kina kita telah ditunjukkan dg fakta, bahwa Monas yang dulu dilarang Maulid kemarin dibuat Maulid bahkan gubernur yang dituduh wahabi dan aliran kanan itu ikut muludan.

Realita ini cukup untuk menjadi koreksi, dan muhasabah bahwa opini dan narasi yang berkembang selama ini khususnya ketika pilkada DKI, adalah tak mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.

Stigma bahwa ghiroh ke-Islaman akan menjadi ancam NKRI adalah opini penyesatan yang harus disudahi.

Disisi lain, kalangan takfiri juga harus sadar diri, agar tidak terus menerus ingin memaksakan kehendak untuk sesuatu yang ilusi bahkan fiktif, seperti dirikan Khilafah dan pemaksaan penegakan syariat.

Untuk itu, kita semua harus kembali kepada karakter asli bangsa Indonesia yang gemar gotong royong, damai, dan harmoni, selanjutnya kembali menjadi Muslim Aswaja sejati. Jangan lagi membuat opini liberali, karena itu akan memicu tindakan ekstrim yang menjadi jadi dari kaum radikal.

Disisi lain, para elit sebagai pengambil kebijakan jangan mengulangi lagi membuat keputusan yang keluar dari pakem Hikmat Kebijaksanaan, atau istilah Al-Qur'an
بالعلم والحكمة
Sebab jika itu diabaikan, maka kegaduhan akan susah dipadamkan.

Bangsa ini adalah bangsa yang religius, jangan mengarahkan pada sekularisme, tapi bangsa ini bangsa yang majemuk, maka jangan maksa disatukan dalam bingkai formal agama.

Hentikan perlakuan diskriminasi dalam penegakan hukum, karena itu akan menjadi dalih dan alasan oleh kalangan takfiri, bahwa rezim ini zalimi umat Islam dan umat Islam harus melawannya. Ini narasi yang berbahaya.

Para pemimpin agama dan ustadz, kiyai dan pendeta jangan menjadikan agama sebagai komoditas barang dagangan dan berbau profan, biar agama pada porosnya, karena agama adalah keluhuran dan Rahmat yang menjiwai pikiran dan alam sadar manusia, dan disisi lain jangan pula agama dijadikan api yang menyulut kebencian. Belajar dari sejarah agama bahwa yang memicu tragedi berdarah diberbagai belahan dunia itu terjadi, ketika pemimpin agama hubbud dun-ya dan tidak bijaksana dalam bertutur kata.

Di tahun 2018 sebaiknya menjadi momentum keluar dari kepengapan ekstrimisme, dan selanjutnya kita jadikan ajang Rekonsiliasi Ruhani menuju perdamaian dan persaudaraan sejati, jika tidak, maka kita akan menghadapi masa suram, karena tahun ini tahun politik dan tentu akan semakin mencemaskan.

Jakarta
1 Januari 2018
Mukhlas Syarkun