Lukman Edy Minta Kemenkumham Segera Proses UU Pemilu

Hanif
24/07/2017 - 11:43
Pilarbangsa.id, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Jumat lalu.
 
Dari beberapa paket usulan yang disahkan adalah paket A, yakni sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara saint lague murni, dan kursi dapil 3-10.
 
Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyatakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM semestinya bertindak cepat memproses pemberian nomor di Undang-Undang tersebut. Hal ini guna mempersingkat waktu dan mempermudah pihak yang kontra mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
“Pemerintah harus cepat mengendalikan undang-undang normalnya 30 hari, tetapi kalau bisa dua minggu selesai. Biar teman-teman seperti Yusril, Rhoma Irama, Hary Tanoe bisa menggugat,” kata Lukman Edy dalam diskusi ‘Setelah DPR Menetapkan 20 Persen’ di Menteng, Jakarta.
 
Pada saat proses Judicial Review nanti, MK harus bertindak progresif mengingat Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi terberat bagi penyelenggara pemilu.
 
“Karena 2018 ada pillkada serentak, habis itu 2019 pilpres, jadi ini pemilu paling rumit dan komplek, ini butuh stamina kuat sekali,” pungkasnya.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis kemarin hingga Jumat dini hari.
 
DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.⁠⁠⁠ 
 
 
 
Sumber: Kabaroke