Soal Macet, Pak Jokowi Coba Cek Ulang Kualitas Pendidikan Orang Indonesia

khanza
11/04/2017 - 11:13
Pilarbangsa.id, Macet! Sebenarnya mau mengeluhkan macet di Jakarta rasanya aneh sendiri. Setiap hari terjadi dan dialami!
 
Ini bukan menyoal macet di pintu tol di kawasan Tangerang Selatan yang jadi trending keluhan terbaru sepekan terakhir ya.
 
Belum mau nyinyirin juga soal jumlah kendaraan yang terus bertambah dengan kecepatan melampaui pertumbuhan luas penampang jalan. Tidak juga membahas faktor tambahan seperti proyek pembangunan di bagian mana Jakarta.
 
Cukuplah membahas dulu kemacetan di rute harian dan lokasi “macet abadi”.  Perempatan Mampang-Kuningan, misalnya. Atau, persilangan jalan raya sebidang yang melintasi rel kereta api. 
 
“Gila saja, dari Duren Tiga sampai Mampang itu bisa setengah jam sudah bagus. Itu naik sepeda motor ya,” keluh Sam, salah satu warga Mampang setiap kali membahas kemacetan jalanan.
 
Keluhan serupa juga datang dari Ari, pekerja di kawasan Palmerah yang tinggal di daerah Duren Sawit.
 
“Berangkat siang, setengah jam sampai Jalan Asia Afrika. Dari situ ke Palmerah, bisa satu jam sendiri lewat jalan di belakang Gedung DPR. Kecuali kalau ikut melawan arus seperti banyak sepeda motor lain,” ujar dia bersungut-sungut.
 
Posisi macet parah, yang bahkan kendaraan dari semua arah tak bisa bergerak, rasanya memang sudah layak masuk daftar problem klasik Ibu Kota. Berasa mendengungkan utopia kalau berharap masalah ini segera hilang dari kenyataan Jakarta. 
 
Sebut saja persimpangan-persimpangan lain seperti Slipi, Grogol, Ragunan, Lebak Bulus, Pancoran, Pejaten, atau bilangan Santa. Mana di antara yang semua itu yang memperlihatkan hasil pendidikan Indonesia? 
 
Sudah tahu mobil di depan belum akan melewati perempatan sampai lampu lalu lintas berubah lagi menjadi merah, tetap saja semua kendaraan di jalur yang lampunya sedang hijau memaksakan diri maju ke depan.
 
Bahkan, saat jelas-jelas posisinya maju sesenti lagi sudah akan membuat kendaraan dari arah lain tak akan bisa lewat saat lampu jalur lain berubah hijau, tetap juga maju. Bila perlu setengah sentimeter dari kendaraan di depannya.
 
Belum lagi sepeda motor. Sudah tahu tak ada tempat di belakang garis putih penanda berhenti di persimpangan, nekat saja maju. Ujung-ujungnya, kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri terhambat.
Semua saling serobot seperti lagi pada sakit perut dan harus buru-buru buang air besar ke toilet. Bunyi klakson meningkahi, tak henti berbunyi dari segala arah.
 
Maka, adegan perempatan rapat-pat antar-kendaraan dengan arah hadap yang berbeda jadi pemandangan rutin di lokasi-lokasi abadi kemacetan tersebut.
 
Paling konyol, kalau ada banyak kejadian seperti di perempatan Mampang menjelang tengah malam. Selepas perempatan “maut” macetnya itu, jalanan ke arah Ragunan kosong melompong. Tepok jidat!
 
Kok bisa?
 
Kepada Presiden Joko Widodo alias Pak Jokowi, mungkin Indonesia perlu introspeksi dan merumuskan ulang indikator keberhasilan pendidikan.
 
Masa kalau pada ngaku anak sekolah, apalagi punya gelar sarjana, master, dan doktor, perilaku di perempatan seperti itu?
 
Lihat lagi contoh di persimpangan sebidang dengan rel kereta api. Sudah jelas di situ ada rambu berlatar huruf biru, saat palang pintu kereta turun maka lampu lalu lintas tak jadi rujukan lagi.
 
Faktanya, mentang-mentang lampu hijau, semua kendaraan memaksakan diri maju, menyumbat jalan untuk kendaraan dari arah kanan.
 
Boro-boro pada paham arti gambar kotak dengan cat warna kuning di perempatan-perempatan ya.
 
Fabian Januarius Kuwado dalam artikel soal kotak kuning dalam link di atas sampai menulis, “Banyak pengendara yang tidak mengetahui apa arti garis itu. Jangankan mengetahui, 'ngeh' pun tidak.” sembari mengumpulkan hasil reportasenya di jalanan.
 
Yang mengherankan adalah, orang-orang Indonesia saat berada di luar negeri kok ternyata bisa tertib berlalu lintas ya? Minimal tahu tempat menyeberang jalan dan mengikuti warna lampu lalu lintas, kalaupun tak bisa mengemudikan kendaraan di sana.
 
Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, rasanya mayoritas pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil ini jebolan sekolahan. 
 
Meski selalu ada perkecualian dan kasus khusus, harga kendaraan-kendaraan itu butuh ditebus dengan gaji yang didapat dari pekerjaan dengan syarat minimal pendidikan tertentu. SMA lah ya minimal, kalau sarjana apalagi doktor terasa berlebihan.
 
 
 
 
 
Sumber: Kompas 

Views today

3