SERANG, PILARBANGSA.ID – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Wagub Dimyati saat membuka Rapat Koordinasi KDEKS Provinsi Banten di Aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Wagub Dimyati, KDEKS memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Banten. Ia menegaskan pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dijalankan oleh Pemprov sendirian, melainkan memerlukan sinergi berbagai pihak.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pemangku kepentingan, akademisi, media, dan masyarakat harus diwujudkan,” ujar Wagub Dimyati.
Ia berharap KDEKS mampu menjadi motor penggerak perputaran ekonomi Banten. Wagub Dimyati juga mencontoh keberhasilan penerapan ekonomi syariah di Malaysia yang mampu mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto.
“Saya berharap, melalui sinergi bersama, semua itu dapat kita wujudkan. Terlebih lagi, Banten sudah memiliki modal utama dalam menerapkan ekonomi syariah, yakni kondisi sosial dan perekonomian daerahnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Harian KDEKS Provinsi Banten Siti Ma’rifah menyampaikan bahwa Banten berpotensi menjadi pusat kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Potensi tersebut meliputi aspek demografis, geografis, serta ekosistem halal seperti wisata, kuliner, fashion muslim, pesantren, keuangan syariah, pembayaran digital, hingga gaya hidup halal.
“Sistem ekonomi syariah merupakan hal yang harus kita hadirkan bagi masyarakat Banten yang dikenal religius. Nilai‑nilai keadilan dan kejujuran di dalamnya menjadi modal utama kita,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa program KDEKS terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dan sejalan dengan prioritas pemerintah.
“Kami akan terus bergerak untuk menyosialisasikan dan menerapkan ekonomi syariah di Provinsi Banten,” pungkasnya. (red)
