SERANG, PILARBANGSA.ID — Pembangunan Drainase Pengendali Banjir Kota Serang yang bernilai Rp9,16 miliar terus berjalan di lokasi proyek. Pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan galian saluran sudah terbentuk memanjang, dengan sejumlah pekerja terlihat aktif memasang struktur batu di sisi-sisi saluran.
Namun di lokasi pelaksanaan proyek, terlihat para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, diduga kuat tata cara pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penggunaan material bangunan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Tumpukan tanah urugan, batu-batu besar, dan material bangunan lainnya terlihat tersusun di sepanjang sisi jalur proyek. Pekerjaan yang dikerjakan CV Naga Hitam Kusuma ini ditargetkan selesai dalam 120 hari kalender, terhitung sejak kontrak ditandatangani pada 27 Juli 2026. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 ini diharapkan mampu menanggulangi genangan dan banjir yang kerap terjadi di kawasan Kota Serang. Meski progres terlihat berjalan, warga berharap pelaksanaan proyek tetap memperhatikan keselamatan dan kebersihan lingkungan selama pengerjaan berlangsung.
Sementara itu, proyek berupa Pembangunan Lapangan Minisoccer dan Lintasan Lari di lingkungan Polda Banten dikerjakan oleh CV. Putra Dua Mandiri dengan nilai proyek mencapai Rp8.868.770.000,00, bersumber dari Hibah Pemprov Banten Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, menyampaikan kekhawatirannya. Ia mempertimbangkan, apakah dengan diterimanya hibah tersebut, Polda Banten akan tetap menyelidiki dan memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi pada proyek drainase senilai Rp9,16 miliar tersebut di lingkungan Dinas PUPR Banten?
“Secara logika, saya tidak yakin. Kan sudah dapat hibah proyek untuk kepentingan Polda. Masa ia tidak mengingat jasa?” ujar Mei.
Selain itu, Mei juga menyoroti persoalan mendasar: apakah APBN tidak mampu membangun sarana tersebut di lingkungan Polda Banten? Pasalnya, instansi vertikal seperti Polda Banten seharusnya sudah mendapatkan pembiayaan penuh melalui APBN. Pemberian dana hibah dari APBD ke instansi vertikal sebenarnya hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut belum atau tidak dibiayai oleh APBN.
“Kalau APBN sudah membiayai kebutuhan Polda, tidak masuk akal jika dana dari APBD justru dialihkan ke sana. Dana daerah seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Banten langsung,” tegasnya.
Mei Sartika Sitorus meminta agar alasan dasar pemberian hibah ini dijelaskan secara terbuka dan transparan. Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikhawatirkan ke depannya hubungan kerja sama dan pemberian fasilitas antarinstansi justru dimanfaatkan untuk melemahkan proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan objektif dan tidak terintervensi, termasuk penyelidikan dugaan penyimpangan proyek drainase tersebut.
Pilarbangsa.id telah mencoba mengonfirmasi hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan proyek drainase yang diduga menyimpang yang berpotensi merugikan negara kepada Arlan Sutiawan selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten melalui pesan obrolan WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.
Belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Banten maupun Polda Banten terkait pemberian hibah proyek tersebut. (red)
