CILEGON, PILARBANGSA.ID — Seorang warga Kota Cilegon, Febrina Dear Karlina, mengajukan laporan resmi ke Polda Banten terkait dugaan pelanggaran kode etik dan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kanit Gakumdu beserta dua anggota Lantas Polres Cilegon. Surat pengaduan yang akan dikirimkan pada Senin, 16 November 2026 ini ditujukan kepada Kapolda Banten c/q Kabid Propam Polda Banten, dengan tembusan dikirimkan pula ke Kadiv Propam Polri, Ketua Kompolnas, Ketua Komisi III DPR RI, dan Kapolres Cilegon.

Laporan ini bermula dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Selasa pagi, 3 November 2026, sekitar pukul 08.00 WIB, tepat di depan SPIJ Damkar Cilegon. Orang tua pelapor, Sukari dan Herlina, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan usai berbelanja di pasar, ditabrak dari samping kanan oleh sebuah mobil bermerek Honda Mobilio Merah Marun yang melaju ke arah Merak. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh petugas yang berada di lokasi, yaitu IPDA Eka Lady Fitriyani (Kanit Gakumdu), serta dua anggota lainnya, Helmi dan Reveldo.

Namun, penanganan perkara sejak hari kejadian hingga pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026 justru memunculkan sejumlah kejanggalan yang dirasakan keluarga korban.

Kendaraan korban justru ditahan di kantor kepolisian, sementara mobil yang menabrak tetap digunakan bebas oleh pelaku. Ketika diperlihatkan kembali kepada keluarga, bodi mobil tersebut terlihat tidak memiliki jejak tabrakan yang nyata, sehingga muncul dugaan kendaraan tersebut telah diperbaiki atau dicat ulang untuk menghilangkan jejak kerusakan.

Selain itu, keluarga korban menilai adanya tekanan untuk berdamai di luar jalur hukum. Penyidik juga dinilai mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak ditujukan kepada korban, seperti menanyakan perkiraan kecepatan kendaraan pelaku dan penilaian korban mengenai kelalaian pengemudi mobil. Padahal, hal-hal tersebut seharusnya menjadi ranah penyidik untuk dibuktikan, bukan dibebankan kepada korban.

Saat kejadian, Kanit Gakumdu yang berada di lokasi juga tidak mencatat nomor polisi maupun identitas lengkap kendaraan pelaku. Ketika ditanyakan, beliau justru menyampaikan bahwa karena korban dan pelaku sudah sempat berbicara, maka hal itu tidak dipersoalkan. Dalam pertemuan selanjutnya, penyidik bahkan menyebut peristiwa tersebut sekadar kesalahpahaman atau miskomunikasi, sebelum proses pemeriksaan tuntas dilakukan.

Menanggapi laporan ini, Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah yang diambil keluarga korban.

“Saya mendukung sepenuhnya, pelapor telah menjalankan hak dasar rakyat atau hak korban. Kepada Bapak Kapolda Banten, Irjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.Si., saya mohon agar membersihkan jajaran bawahannya yang kinerjanya tidak selaras dengan arahan Bapak Kapolri,” ujar Mei.

Mei menegaskan bahwa semboyan Polri Bersama Rakyat harus tercermin dalam setiap tindakan anggota kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Banten, dengan selalu bekerja sesuai prosedur yang berlaku.

Terkait dugaan hilangnya jejak kerusakan pada kendaraan pelaku, Mei menekankan hal tersebut merupakan indikasi serius yang tidak boleh diabaikan.

“Upaya membersihkan atau menghilangkan bekas tabrakan itu adalah niat jahat atau mens rea. Hal itu sudah masuk unsur perbuatan pidana. Saya berharap Bapak Kapolda Banten akan segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini. Laporan dari pelapor harus segera diproses dan SP2HP2 wajib diserahkan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak Satlantas Polres Cilegon maupun Polda Banten untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. (Sari)

Loading