CIRUAS, PILARBANGSA.ID — Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SDN Ciruas 4, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun 2026 senilai Rp1.559.125.214,- kini mengundang sejumlah pertanyaan serius dari masyarakat dan media.
Pada Senin kemarin, Pilarbangsa.id menghadiri pertemuan bersama Kepala Sekolah sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Saat itu, Kepala Sekolah menekankan agar para pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri saat bekerja. Namun ketika ditanya apakah sepatu boot, helm, dan rompi yang dimaksud sudah disediakan, ia menyatakan belum membelinya dengan alasan para pekerja biasanya sudah membawa sendiri.
Beberapa hari kemudian, saat Pilarbangsa.id menghubungi melalui pesan WhatsApp, Kepala Sekolah justru meminta keterangan Kepala Sekolah terkait APD tersebut ditarik, seraya mengirimkan foto para pekerja yang berbaris lengkap mengenakan APD.
Hingga berita ini diturunkan, permintaan media untuk melihat gambar rencana proyek, Rencana Anggaran Biaya, serta Buku Harian Lapangan belum dipenuhi. Dokumen-dokumen tersebut tak kunjung diperlihatkan kepada pihak yang memantau pelaksanaan proyek. Selain itu, konsultan pengawas yang didanai dengan anggaran besar diduga belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Jadwal pertemuan yang dijanjikan pun tak kunjung terealisasi dengan alasan konsultan dan kepala sekolah terlalu sibuk dengan urusan lainnya.
Hal lain yang mencolok adalah perubahan pada Papan Informasi Proyek yang terpasang di lokasi. Awalnya tertulis jelas kegiatan ini “Didampingi oleh Kejaksaan Agung RI.” Namun saat pertemuan Senin kemarin, tulisan tersebut sudah tidak ada lagi di papan yang sama.
Menanggapi hal-hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, menyampaikan perhatiannya dengan tegas.
“Para pemangku jabatan jangan mencatut nama instansi kebanggaan rakyat Indonesia seperti Kejaksaan Agung RI hanya untuk kepentingan mengurangi pengawasan masyarakat. Seolah-olah kalau sudah ada tulisan semacam itu, berarti hanya Kejagung-lah satu-satunya saluran pengawasan, atau agar aparat penegak hukum bawahan Kejagung di Banten maupun wilayah Serang tak berani menyelidiki dugaan korupsi pada proyek revitalisasi SDN 4 Ciruas ini,” tegas Mei.
“Saya juga curiga, proyek ini dugaan proyek titipan bagi hasil dengan yang mengusulkan. Jika ada kecurigaan kerugian negara, segera laporkan ke Kejati Banten, Kejari Serang, Polda Banten, atau Polres Serang,” pungkas Mei. (Sari)
