CILEGON, PILARBANGSA.ID — Proyek pembangunan Puskesmas Grogol senilai Rp13,5 miliar kini menjadi sorotan publik, terutama terkait keterangan pendampingan Kejaksaan yang tercantum di Papan Informasi Proyek (PIP) namun diduga tidak memiliki payung hukum yang jelas.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon Nasrudin menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti ke lapangan.
“Kami akan menindaklanjuti ke lapangan,” ujar Nasrudin saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Nasrudin belum merinci lebih jauh terkait bentuk tindak lanjut maupun waktu pelaksanaan pengecekan, namun memastikan akan melakukan verifikasi sesuai tugas dan kewenangannya.
Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, sangat mendukung langkah Kejari Cilegon tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penindakan terhadap dugaan pencatutan nama instansi negara.
“Saya sangat mendukung pihak Kejaksaan Negeri Cilegon terkait dugaan pencatutan nama instansi kebanggaan rakyat Indonesia yang ditempelkan di Papan Informasi Proyek tanpa persetujuan maupun tanpa payung hukum yang jelas. Saya mengharapkan kepada Kejari Cilegon agar segera menindak PPK, PPTK, penyedia jasa, dan pihak-pihak terkait proyek ini. Harus ditindak!” tegas Mei.
Mei juga meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mencakup seluruh dokumen dan proses pelaksanaan.
“Perlu diteliti proses mulai dari perencanaan, proses lelang, administrasi lelang, hingga isi kontrak. Pastikan tenaga teknis memiliki sertifikasi dan benar-benar ada di lokasi bekerja. Kelengkapan pekerja, alat kerja termasuk alat berat, harus sesuai spesifikasi teknis. Kehadiran konsultan pengawas dan keberadaan Buku Harian Lapangan di lokasi juga wajib dipastikan,” pungkas Mei.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait proyek belum memberikan keterangan resmi. (Sari)
