SERANG, PILARBANGSA.ID — Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Banten mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolda Banten, Irjen Pol. Hendra Kurniawan, terkait dua persoalan krusial: dugaan penyimpangan proyek drainase Kota Serang senilai Rp9,16 miliar dan hibah APBD Pemprov Banten senilai Rp8,86 miliar ke Polda Banten.
Dalam surat bernomor 001/B/FKU/03/1448 yang dikirimkan 13 November 2026, HMI Banten menyoroti sejumlah indikasi pelanggaran pada proyek drainase yang dikerjakan CV Naga Hitam Kusuma, mulai dari pekerja tanpa APD, dugaan material tidak sesuai spesifikasi, hingga ketertutupan informasi dari Dinas PUPR Provinsi Banten.
Sementara itu, persoalan hibah pembangunan lapangan minisoccer dan lintasan lari di lingkungan Polda Banten juga dipertanyakan dari sisi hukum. HMI Banten menegaskan pendanaan instansi vertikal merupakan tanggung jawab APBN, bukan APBD, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 secara prinsip melarang hibah APBD ke instansi vertikal kecuali ada izin tertulis Mendagri. KPK juga telah memperingatkan praktik serupa berisiko kerugian keuangan daerah dan konflik kepentingan yang melemahkan penegakan hukum.
Menanggapi permohonan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, meminta Kapolda Banten memberikan ruang kepada HMI dan masyarakat untuk penjelasan resmi terkait penerimaan hibah tersebut.
“Saya meminta agar Kapolda Banten yang baru menjabat memberikan penjelasan yang benar secara terbuka. Apa dasar hukumnya? Dan apa kebutuhan mendesaknya sehingga APBN dinilai tidak mampu membiayai, sampai Polda Banten memohon bantuan hibah dari APBD Banten?” tanya Mei.
Mei juga menuntut transparansi atas naskah perjanjian kerja sama yang menjadi dasar penyaluran hibah tersebut.
“Kapolda Banten harus jelaskan secara terbuka isi MoU yang disetujui Kapolri sesuai peraturan tentang pemberian hibah APBD ke instansi vertikal. Apa saja poin di dalamnya? Apakah ada klausul yang menyiratkan jika ada permasalahan korupsi di Pemprov Banten, maka Polda Banten akan menutup mata? Atau apa sebenarnya isinya?” tegas Mei.
Lebih lanjut, Mei menyoroti logika penganggaran Pemprov Banten yang dinilai masih sangat terbatas.
“Secara umum, APBD Banten masih sangat kekurangan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Banyak pekerjaan mendesak yang belum terbiayai. Bahkan sampai saat ini, Pemprov Banten masih memiliki utang terkait Pemulihan Ekonomi Nasional pasca-pandemi Covid-19. Masa masih punya utang ke pihak lain, tapi justru memberikan hibah ratusan juta bahkan miliaran rupiah ke Polda Banten?” pungkas Mei.
Hingga berita ini diturunkan, permohonan audiensi dari HMI Banten belum mendapatkan jadwal pertemuan resmi dari pihak Polda Banten. (Sari)
