SERANG, PILARBANGSA.ID — Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, menegaskan bahwa pemberian dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada instansi vertikal seperti Polda, Kejaksaan, dan TNI sebenarnya telah dilarang melalui Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Menurut Mei, aturan tersebut menjadi landasan hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk tidak lagi menganggarkan maupun memberikan dana hibah APBD kepada instansi vertikal.
“Pengecualian pun dibatasi sangat ketat. Jika pun ada alasan khusus, pemberian hibah wajib mengantongi persetujuan langsung dari pimpinan tertinggi instansi pusat yang bersangkutan, seperti Kapolri atau Jaksa Agung. Tanpa itu, hibah ke instansi vertikal melanggar aturan,” tegas Mei.
Selain landasan hukum dari Kementerian Dalam Negeri, Mei juga mengingatkan peringatan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto telah secara eksplisit memperingatkan para kepala daerah untuk menghentikan praktik pemberian hibah kepada aparat penegak hukum.
“Alasannya sangat masuk akal, Polda, Kejati Banten sudah dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Tidak seharusnya anggaran daerah ikut membiayai kebutuhan yang sudah menjadi beban negara pemerintah pusat,” jelas Mei.
Lebih jauh, KPK menilai praktik hibah berupa uang maupun pembangunan sarana dan prasarana kepada aparat penegak hukum sangat rawan memicu konflik kepentingan, berpotensi sebagai gratifikasi terselubung, dan dapat mengganggu independensi penegakan hukum di daerah.
Mei juga mengingatkan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur bahwa hibah daerah bersifat tidak wajib dan tidak boleh diberikan secara terus-menerus. Dana hibah juga tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja operasional rutin, honorarium pegawai, maupun perjalanan dinas instansi penerima.
“Pemda wajib memprioritaskan pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat luas terlebih dahulu. Dana rakyat seharusnya untuk rakyat, bukan dialihkan ke instansi yang sudah dibiayai APBN,” pungkas Mei.
Sementara itu, Pilarbangsa.id telah berupaya meminta penjelasan resmi kepada pihak Pemerintah Provinsi Banten terkait dugaan pelanggaran aturan dalam pemberian dana hibah tersebut. Namun Sekretaris Daerah Provinsi Banten dinilai menutup diri dan belum memberikan tanggapan apa pun atas pertanyaan yang disampaikan.
Pilarbangsa.id berharap pihak Pemprov Banten berkenan memberikan penjelasan terbuka dan transparan terkait urgensi serta dasar hukum pemberian hibah tersebut. Pilarbangsa.id akan terus memantau perkembangan ini. (red)
