SERANG, PILARBANGSA.ID — Kunjungan manajemen PT Agrobisnis Mandiri (ABM), Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten, ke Kantor Kejaksaan Tinggi Banten untuk penjajakan kolaborasi dan penyelenggaraan edukasi hukum memicu tanggapan kritis dari Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, yang akrab disapa Mami Wulan.
Mei menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Banten adalah instansi resmi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kejati Banten adalah instansi penegak hukum, bukan asosiasi maupun tempat diklat bagi BUMD. Tugas pokok dan fungsinya sudah jelas diatur undang-undang, sehingga perbedaan antara penegakan hukum dan urusan perusahaan harus dilihat secara jernih,” ujar Mei.
Mei mengingatkan, kedatangan PT ABM baru bisa dipahami apabila disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, seperti dugaan kerugian keuangan daerah atau dugaan pemindahan dana milik perusahaan yang diduga tidak wajar.
“Jika PT ABM datang membawa dokumen dugaan korupsi, itu adalah hal yang benar dan patut didukung. Namun jika yang dibawa hanya alasan-alasan yang tidak substansial dan kepentingan murni perusahaan, saya menyarankan kepada Kajati Banten untuk menolaknya,” tegas Mei.
Lebih lanjut, Mei menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja jajaran direksi PT ABM.
“Jikalau direksi ABM tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menggerakkan roda bisnis, maka saya harapkan lebih baik mundur saja dari jabatannya. Jika ada rasa ketakutan dalam melaksanakan kegiatan di perusahaan, ya saran saya mundur dari jabatan, karena jutaan penduduk Banten yang mampu bekerja sesuai standar operasional perusahaan. Harapan banyak orang sebenarnya pada direksi PT ABM yang baru ini adalah adanya program kegiatan serta strategi yang bisa menguntungkan perusahaan dan menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah Pemprov Banten,” tutup Mei.
Sementara itu, manajemen PT ABM melalui Direktur Keuangan Roland Azerwin menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan hukum serta dukungan dalam memperbaiki tata kelola perusahaan ke depan, bukan membahas perkara yang sedang berjalan.
“Kami sedang berkolaborasi dengan Kejaksaan terkait bagaimana kolaborasi ini bisa memperbaiki tata kelola PT ABM. Konteksnya adalah sinergi dan kolaborasi,” kata Roland saat ditemui awak media, Jumat (13/11/2026).
Roland menjelaskan, agenda pertemuan mencakup permintaan edukasi hukum bagi jajaran perusahaan serta konsultasi ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis PT ABM. Program edukasi hukum tersebut diharapkan dapat dilakukan secara berkala ke depannya. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan pengembalian kerugian negara maupun perkara yang berkaitan dengan PT ABM tidak masuk dalam agenda pertemuan kali ini. (red)
