SERANG, PILARBANGSA.ID — Terkait pemberitaan mengenai kejanggalan penerbitan surat penunjukan pengelolaan parkir di Jalur C, area PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, muncul tanggapan tegas dari pengamat kebijakan publik, Mei Sartika Sitorus, SE. Ia meminta Kapolda Banten segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang terkait penerbitan surat tersebut.

Mei menegaskan bahwa pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan parkir di lokasi tersebut tidak menjadi sasaran masalah. “Orang yang ditunjuk oleh Kadis dalam melaksanakan pengelolaan parkir itu tidak salah. Namanya pejabat atas nama instansi menunjuk, itu jelas tidak salah. Yang jadi masalah justru adalah Kadis Perhubungan Kabupaten Serang yang mengeluarkan surat penunjukan pengelolaan parkir di area yang bukan merupakan wewenang atau aset milik Dinas Perhubungan Kabupaten Serang maupun aset milik Pemerintah Kabupaten Serang. Di situlah letak persoalannya,” ujar Mei.

Menurutnya, penerbitan surat penunjukan di luar wilayah kewenangan tersebut mengandung dugaan pelampauan kekuasaan dan kesewenang-wenangan seorang kepala dinas.

Terkait tanggapan yang muncul dari kuasa hukum pihak yang ditunjuk, Mei mengingatkan agar para penegak hukum dan pihak terkait terlebih dahulu memahami substansi pemberitaan. “Kuasa hukum dari pihak yang ditunjuk beserta penegak hukum seharusnya memahami isi pemberitaan dengan benar, jangan langsung bersuara di media yang justru terkesan sesumbar. Dalam pemberitaan sebelumnya, kliennya justru tidak dipermasalahkan. Pahamilah isi berita dengan saksama agar tidak menjadi bahan ocehan publik,” tegas Mei.

Perlu diketahui bahwa pemberitaan sebelumnya menyoroti belum terpenuhinya syarat administrasi berupa izin tertulis dari pemilik lahan, serta fakta bahwa lokasi yang ditunjuk berada di ruas jalan nasional yang bukan kewenangan pengaturan pemerintah kabupaten. Setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif oleh instansi berwenang dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak terkait. (red)

Loading