SERANG, PILARBANGSA.ID — Surat penunjukan pengelolaan parkir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk lokasi jalur transit PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, kini menjadi sorotan tajam. Surat bernomor 500.11.33.1075/Dishub/2020 tersebut ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Benny Yuarsa, S.H., M.Si., yang menunjuk Puad sebagai koordinator pengelola parkir beserta 14 orang juru parkir dan Entis Sujana sebagai pembina parkir, dengan masa berlaku mulai 13 November 2026 hingga 31 Desember 2026.
Pejabat yang mengeluarkan surat penunjukan kepada beberapa orang yang melaksanakan pengelolaan parkir di area PT Nikomas Gemilang diduga kuat telah melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana pejabat dengan wewenang yang melekat padanya telah sewenang-wenang mengeluarkan surat resmi pengelolaan parkir dengan dugaan mencaplok lahan milik orang lain, yaitu area lahan milik Nikomas, serta pemanfaatan bahu jalan yang justru memperparah kemacetan dan dapat merugikan perekonomian negara.
Mei Sartika Sitorus, SE, menyoroti kejanggalan tersebut dan meminta Kapolda Banten segera turun tangan menelusuri dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.
“Pejabat yang mengeluarkan surat penunjukan itu sudah merupakan menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang melekat pada dirinya sendiri selaku pejabat, dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan perekonomian negara. Jadi ini jelas merupakan keputusan yang mengandung unsur korupsi,” tegas Mei.
Kekhawatiran diperkuat oleh fakta bahwa lahan lokasi yang ditunjuk sebagai lahan yang dikelola pengelola parkir yang ditunjuk oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Serang tersebut sama sekali tidak memiliki izin tertulis dari PT Nikomas Gemilang selaku pemilik lahan. Begitu pula pemanfaatan bahu jalan yang merupakan milik negara, tidak ada surat persetujuan dari Kementerian PUPR.
Selain itu, tambah Mei, berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Parkir Khusus, persetujuan tertulis dari pemilik lahan merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum surat penunjukan diterbitkan. Lokasi parkir yang berada di Jalan Raya Jakarta–Serang merupakan jalan nasional, sehingga kewenangan pengaturannya berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah kabupaten, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Warga sekitar juga membeberkan bahwa keberadaan juru parkir di lokasi tersebut kerap dimanfaatkan untuk praktik pungutan liar dan pemerasan yang berkedok biaya parkir, dengan memodalkan surat penunjukan pengelolaan parkir yang mereka kantongi dari Dinas Perhubungan, baik terhadap pengemudi maupun pedagang di sekitar jalur transit. Alih-alih menertibkan, keberadaan area parkir di jalur transit Nikomas Gemilang justru menyempitkan badan jalan dan memperparah kemacetan. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Serang terkait dugaan yang disampaikan masyarakat. (red)
![]()
