SERANG, PILARBANGSA.ID — Gubernur Banten Andra Soni mendorong percepatan penanganan aduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Ia menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi dan penyerapan anggaran, melainkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan uang rakyat memberikan manfaat nyata.
“Saya ingin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini,” ujar Gubernur Andra Soni saat membuka Diskusi Replikasi Terarah Standar Operasional Prosedur Penanganan Aduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
Andra Soni mengingatkan jajarannya agar tidak menunggu sebuah masalah membesar menjadi temuan pemeriksaan, kerugian keuangan daerah, maupun persoalan hukum. Penanganan aduan harus dilakukan secara objektif berdasarkan informasi dan bukti, bukan asumsi, tekanan, ataupun opini publik. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, aparatur, dan pelaku usaha yang telah taat aturan.
Langkah ini sejalan dengan visi “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”. Gubernur Andra Soni menekankan bahwa visi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Salah satu wujudnya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan, transparan, bersaing secara sehat, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andra meminta jajaran Inspektorat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memperkuat mekanisme penanganan aduan pengadaan secara cepat dan tepat, menjadikan Inspektorat sebagai garda terdepan dalam pengawasan preventif, membangun sistem penanganan aduan yang transparan, responsif, dan akuntabel, meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas aparat pengawasan, serta melindungi pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitasnya sekaligus memperkuat kolaborasi lintas lembaga.
Ia juga mengapresiasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Inspektorat Banten untuk memperkuat sistem pengaduan ini. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Forum Penyuluh Antikorupsi yang digelar pada 14 Oktober 2026 lalu.
Menurut Gubernur Andra Soni, pengalaman ICW dalam mendorong partisipasi pengawasan publik dapat saling melengkapi dengan fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Inspektorat. Ia pun menginstruksikan Inspektorat Provinsi Banten untuk aktif membina Inspektorat di tingkat kabupaten dan kota agar kualitas penanganan aduan semakin baik dan merata.
Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina menyambut baik keterbukaan Pemprov Banten dalam mereplikasi penyusunan SOP pengaduan publik yang telah sukses diterapkan di daerah lain, seperti Kabupaten Maros, Kota Semarang, dan Kota Kupang.
“Kami bekerja sama dengan Inspektorat daerah untuk memperbaiki SOP penanganan aduan tersebut hingga benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan perubahannya,” tutur Almas.
Ia menambahkan, ICW telah memfokuskan pengawasan pada sektor pengadaan barang dan jasa selama 15 tahun terakhir melalui berbagai kajian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan salah satu sektor paling strategis dalam pemerintahan ini dapat berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Mei Sartika Sitorus, SE, memberikan tanggapan terpisah terkait langkah Pemprov Banten tersebut. Menurutnya, langkah Gubernur Banten menggandeng ICW dalam penanganan aduan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang baik, namun ada hal penting yang perlu diperhatikan.
“Saya ingatkan Gubernur Banten, jangan menjadikan ICW sebagai anak emas sementara LSM lokal, LSM lainnya, termasuk organisasi kemahasiswaan, justru dijadikan anak tiri atau seakan berada di luar pemerintahan daerah Banten ini. Gubernur Banten, berhentilah menjadikan kerja sama dengan ICW seolah-olah sebagai LSM pelindung kegubernuran. Sekali lagi saya peringatkan: hentikan hal tersebut, dan berikan ruang yang setara bagi para LSM lokal,” tegas Mei.
“Setiap suatu kebijakan termasuk menggandeng ICW pasti ada anggaran yang dikeluarkan. Jangan-jangan Gubernur Banten menggandeng ICW itu merupakan dugaan gratifikasi oleh karena ada kasus besar yang dimiliki ICW?” tanya Mei.
Mei menambahkan, Pemprov Banten menggandeng ICW bukan merupakan suatu kebanggaan karena ICW sama dengan LSM lainnya. “Apakah ICW ini LSM plat merah? Saya himbau kepada seluruh elemen masyarakat dan aktivis yang ada di Banten agar menyoroti kebijakan Gubernur Banten telah menggandeng ICW, padahal ICW adalah LSM biasa saja,” seru Mei sambil menutup pembicaraannya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Visi Integritas ICW Ade Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta LPSE Setda Provinsi Banten Soerjo Soebiandono. Diskusi ini juga diikuti oleh puluhan peserta dari perwakilan kabupaten dan kota se-Banten. (red)
