SERANG, PILARBANGSA.ID — Rencana pelaksanaan Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sekaligus pengukuhan DPD-DPC Aslinimas dan DPD-DPC Abpednas Provinsi Banten Tahun 2026 yang diagendakan berlangsung Rabu (18/11/2026) menuai sorotan. Kegiatan yang menggunakan dana APBD Banten diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar ini dinilai pengamat kebijakan publik perlu dikaji urgensi penggunaan anggarannya.

Mei Sartika Sitorus, SE, pengamat kebijakan publik, mempertanyakan esensi kegiatan tersebut di tengah banyaknya kebutuhan mendesak masyarakat Banten yang menuntut pendanaan besar.

“Apakah undangan resmi Gubernur Banten ini benar-benar memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat Banten, atau jangan-jangan ini sekadar pembentukan kantong-kantong suara menuju Pilgub 2029 mendatang?” tanya Mei.

Ia menegaskan, meskipun kegiatan serupa merupakan bagian dari rutinitas kepala daerah, alokasi dana sebesar itu terasa kurang tepat sasaran ketika masih banyak persoalan mendasar di Provinsi Banten yang belum tertangani dengan baik.

“Informasi yang kami dapat, APBD Banten menggelontorkan dana sekitar Rp1,5 miliar untuk kegiatan ini. Memang kegiatan seperti ini bisa saja menjadi kegiatan rutin kepala daerah. Namun melihat sangat banyaknya permasalahan di Provinsi Banten yang membutuhkan dana besar, alokasi ini dikhawatirkan justru mengurangi ruang anggaran yang seharusnya untuk pembangunan,” ungkap Mei.

Mei menghimbau Gubernur Banten Andra Soni agar lebih memprioritaskan penggunaan anggaran pada pos-pos pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Saya himbau kepada Gubernur Banten agar memanfaatkan anggaran untuk pembangunan yang nyata di Banten. Jika tahun demokrasi 2029 mendatang, jika Tuhan berkehendak, dipastikan Bapak dapat menang. Namun upaya apa pun yang dilakukan, termasuk promosi diri melalui kegiatan yang tak berpihak kepada masyarakat secara nyata, justru akan menurunkan nilai keberhasilan pemerintahan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Mei juga kembali menyoroti kebijakan Pemprov Banten yang menggandeng lembaga swadaya masyarakat tertentu.

“Termasuk, menggandeng LSM seperti ICW itu belum saatnya, seolah-olah ICW adalah LSM pelat merah. Seluruh elemen masyarakat harus diajak terlibat, bukan hanya lembaga tertentu yang kemudian mengesampingkan LSM lokal dan organisasi kemasyarakatan yang sudah lama tumbuh di tengah masyarakat Banten,” tambahnya menutup pernyataan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Banten belum memberikan tanggapan terkait alokasi anggaran kegiatan maupun pernyataan pengamat tersebut. (Red)

Loading