CILEGON, PILARBANGSA.ID — Dugaan aktivitas pembongkaran bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, ternyata sudah berlangsung lama. Kini, setelah muncul pemberitaan terkait dugaan tersebut, lokasi yang berada di area Rumah Makan Putri justru dipasangi pagar yang menutup pandangan dari luar. Langkah ini dinilai warga semakin mencurigakan dan sekaligus melanggar sejumlah peraturan yang berlaku.

Menurut seorang warga sekitar yang meminta namanya tidak dipublikasikan, pemindahan BBM dari tangki truk ke jerigen lalu diangkut ke arah gudang PTLP sudah sering terlihat sejak lama.

“Sudah sangat lama di area Rumah Makan Putri ini dugaan BBM dari tangki dipindahkan sebagian ke jerigen, lalu diangkut ke arah gudang PTLP. Namun setelah ada pemberitaan tentang dugaan kejahatan itu, area parkir rumah makan itu seolah sengaja direnovasi dan berubah menjadi tempat parkir truk tangki BBM yang tertutup pagar,” ujar warga tersebut.

Perubahan fungsi lahan dari usaha rumah makan menjadi area parkir kendaraan tangki BBM tanpa izin dinilai melanggar aturan tata ruang. Berikut peraturan yang dilanggar:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon 2020–2040, pemanfaatan ruang wajib sesuai fungsi kawasan yang ditetapkan. Sementara itu, Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan setiap penggunaan tanah untuk kegiatan usaha wajib memiliki izin dan selaras dengan rencana tata ruang. Mengubah fungsi lahan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan lokasi.

Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 27 ayat (1) yang melarang pemanfaatan ruang tidak sesuai rencana. Pelanggarannya dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga Rp500 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 37 undang-undang tersebut.

Selain itu, parkir kendaraan tangki BBM di lokasi itu juga melanggar Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap penyelenggara tempat parkir khusus di luar badan jalan memiliki izin resmi pemerintah kota. Tanpa izin, keberadaan armada di lokasi dapat ditertibkan oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Jika terbukti ada aktivitas pemindahan muatan BBM tanpa izin, perbuatan itu masuk ranah pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Parkir kendaraan tangki BBM di area rumah makan juga dinilai sangat membahayakan keselamatan warga sekitar, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang mewajibkan bahan mudah terbakar hanya boleh ditempatkan di fasilitas yang memenuhi standar keselamatan khusus.

Warga berharap instansi berwenang segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola lokasi maupun instansi terkait. (Sari)

Loading