SERANG, PILARBANGSA.ID — Serangkaian temuan mencurigakan pada pelaksanaan proyek Revitalisasi SDN Ciruas 4, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, kini akan dibawa ke jalur hukum. Masyarakat dan pengamat kebijakan publik berencana melaporkan dugaan pelanggaran ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan penggelembungan nilai pekerjaan serta dugaan perubahan tulisan pendampingan Kejaksaan Agung yang tercantum pada Papan Informasi Proyek (PIP).

Papan nama proyek terpasang dalam kondisi benar, namun yang disorot adalah dugaan perubahan pada isi informasi PIP. Tulisan yang sebelumnya mencantumkan pendampingan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kini diduga telah diubah. Perubahan ini dinilai tidak wajar karena informasi publik pada proyek yang menggunakan keuangan negara seharusnya tetap akurat dan tidak boleh diubah sepihak.

Selain itu, muncul juga sorotan terkait dugaan penggelembungan harga material dan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Pekerjaan yang dinilai belum tuntas namun anggaran telah dicairkan sesuai kontrak menjadi salah satu dasar kuat yang dirangkai dalam berkas laporan.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Panitia Pengadaan/P2SP belum bersedia membuka rincian item pekerjaan kepada pihak yang meminta informasi tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pengawas publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada proyek tersebut.

Menurut Mei Sartika Sitorus, SE, pengamat kebijakan publik, keterbukaan informasi merupakan hak publik yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, terutama untuk proyek yang dibiayai oleh keuangan negara.

“Jika nama Kejaksaan Agung tercantum sebagai pendamping lalu tiba-tiba diubah tanpa alasan yang jelas, dan rincian pekerjaan juga tidak dapat diakses, hal ini justru memicu dugaan adanya hal yang sengaja ditutup-tutupi. Mengapa harus tertutup jika prosesnya berjalan sesuai aturan?” tegas Mei.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penggelembungan harga dalam proyek yang dibiayai keuangan negara dapat masuk ranah dugaan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana korupsi.

“Anggaran yang digunakan adalah uang rakyat. Jika harga dan volume pekerjaan dilebih-lebihkan padahal kualitas dan realitas di lapangan tidak sebanding, itu adalah kerugian negara. Berkas laporan ini akan diserahkan kepada pihak APH yang di Serang agar segera dilakukan penyelidikan,” tambahnya.

Rencananya, berkas laporan yang berisi rangkaian fakta di lapangan, dokumentasi, serta dasar hukum tersebut akan diserahkan kepada pihak berwenang dalam waktu dekat. Awak media akan terus memantau proses penanganan laporan ini.

(Sari)

Loading