CILEGON, PILARBANGSA.ID – Anggota DPRD Kota Cilegon Aisul Umami, S.A.B., menyoroti ironi pertumbuhan industri di Kota Cilegon. Menurut legislator Fraksi Partai Golkar periode 2024‑2029 Dapil 3 Citangkil‑Ciwandan itu, meskipun investasi besar terus masuk ke Cilegon, belum sepenuhnya hal itu dirasakan warga melalui kesempatan kerja.
Ia menegaskan bahwa kehadiran perusahaan‑perusahaan besar seharusnya menjadi momentum bagi warga lokal untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, serta ikut berputar dalam roda perekonomian daerah. Namun kenyataannya, banyak warga Cilegon masih kesulitan memperoleh pekerjaan di daerah sendiri.
“Pertumbuhan industri harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai investasi jalan terus, tapi warganya tertinggal,” ujar Aisul.
Aisul menyampaikan empat dorongan utama agar persoalan pengangguran di Cilegon ditangani lebih serius. Pertama, ia meminta perusahaan yang beroperasi di Kota Cilegon memberi perhatian lebih besar pada potensi tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Warga di sekitar kawasan industri harus diberi akses terbuka terhadap informasi lowongan, kesempatan seleksi, serta peluang kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
Kedua, ia mendesain sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, dunia industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal yang kompeten. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah, terutama Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.
Menurutnya, program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja harus berjalan terukur dan berorientasi pada kebutuhan industri. Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah kegiatan atau serapan anggaran, melainkan dari dampak nyata bagi pencari kerja.
“Program jangan hanya berhenti di atas kertas. Harus ada hasil yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ketiga, Aisul mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pengusaha lokal dan UMKM. Berbekal pengalaman di HIPMI Kota Cilegon, ia menilai sektor UMKM dan kewirausahaan memiliki potensi besar menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu, Pemkot diminta mempermudah akses permodalan, melakukan pembinaan usaha, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang kemitraan antara UMKM dan perusahaan industri.
Keempat, ia mendesain perluasan keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok industri agar pertumbuhan investasi benar‑benar menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Di tengah penyesuaian anggaran daerah, ia mengingatkan agar kebijakan fiskal Pemkot Cilegon tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk alokasi yang tepat untuk pelatihan berbasis industri, pemberdayaan UMKM, dan fasilitasi penempatan kerja.
“Cilegon ini kota industri. Ironi kalau warganya masih banyak menganggur. Kita harus pastikan tenaga kerja lokal jadi prioritas, UMKM diberdayakan, dan program pelatihan benar‑benar jalan, bukan hanya di atas kertas,” tegas Aisul.
Ia berharap keempat hal tersebut menjadi perhatian bersama bagi Pemkot Cilegon, dunia industri, dan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan pengangguran, kata dia, tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan komitmen dan langkah konkret dari semua elemen.
“Jangan sampai Cilegon hanya menjadi tempat berdirinya industri‑industri besar, sementara warga lokal belum mendapatkan kesempatan yang layak untuk ikut menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri,” tutupnya. (Sari)
