PRABUMULIH — PilarBangsa.id, 3 September 2026 — Semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah daerah seakan belum terasa nyata dalam pengeluaran uang rakyat. Pasalnya saat sebagian warga masih menghadapi dampak musim kemarau panjang, kekeringan hingga ancaman kebakaran lahan, justru muncul dugaan penggunaan dana daerah untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan jauh dari wilayah sendiri.
Informasi yang dihimpun menyebutkan kegiatan bimbingan teknis bagi anggota DPRD Kota Prabumulih digelar di salah satu hotel kawasan Bogor, Jawa Barat dengan durasi mendekati satu minggu. Pelaksanaan di tempat yang jauh dengan waktu cukup panjang langsung memancing tanda tanya luas di tengah masyarakat. Kekhawatiran makin mengemuka ketika beredar kabar anggaran yang disiapkan mencapai angka miliaran rupiah, padahal rincian nilainya, sumber pembiayaan, jumlah peserta hingga pihak penyelenggara sama sekali belum diumumkan secara sah dan terbuka.
Warga mempertanyakan logikanya mengapa kegiatan peningkatan kemampuan harus dilakukan ratusan kilometer jauhnya sementara di daerah sendiri kebutuhan dasar mendesak belum tertangani sepenuhnya. Musim kemarau membuat persediaan air bersih menyusut tajam di banyak pemukiman, bahaya kebakaran hutan dan lahan siap meletus kapan saja, sementara kekayaan alam dari bumi Prabumulih yang menjadi sumber utama pendapatan daerah terasa belum sepenuhnya manfaatnya dirasakan warga biasa.
Secara maksudnya bimtek memang bertujuan baik untuk mendukung tugas wakil rakyat. Namun bila seluruhnya dibayar dari uang APBD maka wajib terang benderang tanpa disembunyikan apa pun. Masyarakat berhak tahu berapa rupiah yang disiapkan, bagaimana perhitungannya, siapa yang mengelolanya, berapa orang yang berangkat, materi apa yang dipelajari serta hasil nyata apa yang didapat bagi kemajuan daerah. Tanpa rincian terbuka maka dugaan semakin menguat bahwa nama bimtek sekadar payung agar perjalanan dan penginapan jauh terlihat sah, padahal biayanya dibebankan sepenuhnya ke kas daerah.
Awak media sudah berupaya meminta penjelasan resmi kepada Sekretaris DPRD serta Kepala Bagian Persidangan lewat pesan telepon. Pertanyaan diajarkan mulai dari besaran pagu anggaran, pos mana yang dipakai, lama kegiatan, alasan harus dilaksanakan jauh di luar Sumatera, hingga hasil apa yang diperoleh daerah dari pengeluaran itu. Namun hingga berita ini diturunkan sama sekali belum ada tanggapan yang dikembalikan.
Belum adanya penjelasan resmi justru makin memperkuat dugaan publik bahwa ada hal yang sengaja ditutupi. Padahal semua uang itu berasal dari pajak serta kekayaan alam Prabumulih yang seharusnya dijaga seketat mungkin oleh mereka yang dipercaya duduk mewakili rakyat. Warga pun bertanya lurus apakah wakil rakyat duduk di kursi itu semata demi ikut menikmati jerih payah rakyat yang disetorkan menjadi pajak maupun hasil minyak dan gas bumi dari tanah sendiri. Jika benar menuntut efisiensi maka hematlah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Selama belum terbukti sebaliknya dugaan pemborosan uang rakyat demi kenyamanan pribadi tetap melekat pada kegiatan ini.
(red)
